Kisruh RUU Pilkada, Kepala daerah
harus dipilih langsung oleh rakyat atau melalui DPRD? Paradigm pemilihan di
Indonesia berkembang pasca reformasi, seolah-olah seluruhnya dikembalikan
kepada rakyat, mungkin termasuk utang Negara? Salah satu buah dari reformasi
adalah dipilihnya kepala daerah dan wakil kepala daerah tingkat kabupaten, kota
dan provinsi secara langsung oleh masyarakatnya.
Topic hangat yang sering
digemborkan hanya masalah kalau pemilu kepala daerah dilaksanakan melalui DPRD
berarti mengebiri atau menutup aspirasi masyarakat. Pengangkatan kepala daerah
juga tidak sesuai dengan fungsi DPRD. Selain itu, beberapa kepala daerah juga
akan kesusahan melaksanakan programnya alias dikekang oleh DPRD? Secara sederhana
dapat disimpulkan pengangkatan kepala daerah oleh DPRD adalah malapetaka bagi
rakyat!
Apakah sedasyat itu akibatnya? Apa
fungsi Pilkada?
Pilkada adalah pemilihan kepala
daerah, kepala daerah dipilih oleh siapa?
Oleh rakyat di daerah tersebut. Kemudian
apa bedanya dengan pileg?
Pileg adalah pemilu legislative (DPR
RI, DPRD dan DPD), mereka dipilih oleh siapa?
Oleh Rakyat di daerah
pemilihannya masing-masing. Emang ngapain pilih DPR dan DPD?
Mereka yang kita pilih dan
terpilih sesuai aturan maka mereka menjadi wakil rakyat, alias wakil kita untuk
menyuarakan pendapat kita.
Berarti wakil kita DPR, DPRD dan
DPD, iya betul! Lalu kenapa kita harus milih pemimpin daerah atau kepala daerah
kan sudah ada wakil kita?
Iya itulah yang saat ini jadi
masalah, karena kalau dipilih oleh wakil kita, bayak main uang, kongkalikong
proyek, jabatan, jadi kepala daerah kita ditekan oleh wakil kita. Kalau kayak
gitu
kita tekan aja wakil kita kalau
macem-macem sama kepala daerah, mereka kan kita pilih.
Selain mereka kita pilih mereka
orang dari partai politik, itu juga masalah. Emang apa fungsi partai politik?
Partai politik itu sebagai
organisasi yang terdiri dari tokoh-tokoh masyarakat yang berkerja untuk
masyarakatnya.
Ohh, hmmm, berarti partai politik
berkerja untuk rakyat kan? Kalau gitu yang kita tekan partai politiknya gmn?
Kamu anggota partai gak? Tidak! Ya
ga bisa nekan-nekan, kalau gitu masuk partai dulu.
Kok jadi ribet gini, kepala
daerah dipilih rakyat, DPRD dipilih Rakyat, Orang Partai dari Rakyat,
Sebenarnya rakyat nih yang mana? haduehhhh… pusing aku. Setahuku yang sering
kena korupsi itu kalau gak orang partai (anggota DPR & DPRD) ya kepala
daerah.
Sekarang permainan politik apa
yang sedang berlangsung! Itulah sekilas percakapan teman-teman, sambil ngopi di
warung kopi depan.
Semoga saja masalah pemilihan
kepala daerah ini tidak berlarut-larut, memang perjalankan pilkada di beberapa
daerah kerap terjadi menyurut konflik berkepanjangan. Tidak ada yang salah
pemilihan langsung atau tidak langsung, yang menjadi masalah selalu
pelaksanaannya. Tidak adanya tidakan tegas terhadap oknum-oknum yang mencurangi
pilkada adalah sumber permasalahan. Signifikansi problem pilkada terletak pada
penyelenggaraannya, langsung atau tidak langsung itu pilihan. Selamat Memilih….
Bubar… bubar… yang bayar kopinya siapa nih? Wah gak demokratis nihh…
patungan--- patungan donk!
0 komentar:
Posting Komentar